Sulut.targetjurnalis.com – Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Renold Asri, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar, serta perwakilan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Novly Wowiling menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam pembangunan ekonomi daerah. Melalui peran TPID, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat guna menjaga stabilitas inflasi.
Sementara itu, TP2DD berperan mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan masyarakat. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.
Dari sisi akses keuangan, TPAKD terus memperkuat struktur ekonomi daerah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan bagi pelaku UMKM, sektor pertanian, dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Dalam paparannya, Renold Asri menyampaikan bahwa pada 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta sinergi yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menilai Kabupaten Minahasa Utara perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan optimalisasi peran BUMD dalam rantai pasok pangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni memperkuat kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan guna menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis.
Di sisi lain, Kepala OJK Sulut dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara struktur ekonomi daerah dan penyaluran kredit. Meski sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Minut, pembiayaan perbankan masih lebih banyak mengalir ke sektor perdagangan dan sektor nonproduktif.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat risiko usaha yang lebih tinggi pada sektor pertanian, seperti ketidakpastian produksi akibat faktor musim dan fluktuasi harga komoditas. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaku usaha serta peningkatan literasi keuangan agar sektor pertanian menjadi lebih bankable bagi lembaga pembiayaan.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, serta penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM dan program literasi keuangan Simpanan Pelajar (*)
